BI catat cadangan devisa November sebesar US$ 117,2 miliar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengumumkan cadangan devisa Indonesia hingga akhir November sebesar US$ 117,2 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan posisi cadangan devisa di akhir Oktober yang sebesar US$ 115,2 miliar.

Meningkatnya cadangan devisa pada November ini disebabkan penerimaan devisa migas, penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah, dan penerimaan devisa lainnya yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah.

Dengan cadangan devisa yang ada saat ini setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (7/12).

Bank Indonesia memandang, cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Kemnag dapat tawaran pendanaan dari World Bank untuk pengembangan madrasah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agama (Kemnag) mendapatkan tawaran pendanaan dari World Bank untuk pengembangan pendidikan khususnya lembaga pendidikan madrasah di Indonesia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyambut baik tawaran tersebut. Sebab, Kemnag memerlukan dukungan bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih baik. Namun, karena cakupan kerja Kemnag adalah berskala nasional, pada tahap awal diperlukan pilot project. Hal itu dimaksudkan untuk melihat apakah program yang dijalankan bisa diterapkan secara nasional.

“Dalam pikiran kami, setiap program ada plus minus dari alternatif yang ada. Program ini sangat besar akan lebih memudahkan dengan adanya pilot project,” tegas Lukman dikutip dalam siaran pers, Selasa (4/12).

Lebih lanjut, menurutnya, program besar ini dibutuhkan oleh Kemnag. Apabila ada yang belum dijadikan piloting maka perlu dilakukan. Hal ini agar belajar dari konsep yang dirancang, apakah ini sesuai di lapangan.

“Akan lebih baik jika ada contoh terlebih dahulu semua program pada tempat yang berbeda. Agar kita bisa belajar secara konkret,” sambungnya.

Selain itu, Kemnag juga harus berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Menurut Lukman, akan lebih baik jika semua tawaran bantuan dan program yang direncanakan disampaikan dalam tulisan singkat, mendalam dan dalam waktu cepat akan ditentukan pilihan yang terbaik.

Country Director for Indonesia World Bank Rodrigo Chaves meyampaikan, akan membantu Kemnag dalam meningkatkan program-program pendidikan madrasah di Indonesia. Sebelumnya, World Bank juga sudah membantu beberapa program pengembangan pendidikan di Yogyakarta dan Jawa Timur. Rodrigo bilang, dengan rencana bantuan dana pendidikan harus dilakukan dengan berhati-hati.

“Betul kata Bapak Menteri Agama, diperlukan adanya pilot project, lalu mulai pendanaan ini dengan step by step,” kata Rodrigo. 

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Presiden telah meneken PP soal masalah guru honorer yang tak lolos CPNS

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Pemerintah telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Beleid ini diutujukan agar bisa menjadi jalan keluar bagi guru honorer yang tidak lolos tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Telah kita terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS kita,” ucap Presiden saat menghadiri menghadiri puncak peringatan hari guru nasional dan hari ulang tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/12).

Hal tersebut dinilai Presiden merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekurangan guru yang dihadapi di berbagai daerah yang sudah akumulasi dari waktu sangat panjang.

Tapi Jokowi mengakui, untuk hal tersebut memang harus disesuaikan dengan kondisi APBN. “Kita ingin berpihak kepada rasa keadilan guru yang telah lama mengabdi serta tidak melanggar undang-undang,” tambah dia.

Apalagi, pada tahun in rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114.000 guru yang kita rekrut pada tahun ini. Tapi memang hal itu saja tidak cukup, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi.

Untuk itu, dirinya akan mengundang jajaran dan pengurus PGRI ke istana untuk duduk bersama. “Nanti minggu depan akan saya undang Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurus untuk datang ke Istana berbicara masalah-masalah besar yang kita hadapi,” tambah dia.

Presiden pun mengatakan, dalam satu tahun terkahir, pemerintah sudah mulai berbenah terhadap peraturan terhadap guru. Misalnya, urusan sakit, umrah, haji yang dulu dipotong sertifikasinya, sekarang sudah tidak.

“Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu. Kita tahu bahwa umrah dan haji ini adalah kompetensi sosial. Masak umrah atau haji dipotong. Ini sesuatu yang tidak benar yang telah kita luruskan dengan peraturan yang telah keluar,” jelas Presiden.

Tapi terkait, tugas-tugas administrasi yang berat yang membebani guru, Presiden bilang masih terus ditangani. Sebab, hal ini melibatkan daerah provinsi dan pemerintah pusat. Ia bilang, guru tidak seharusnya menjalani proses birokrasi yang berbelit-belit, ngurus sertifikasi berbelit-belit.

“Saya tahu ini. Tapi ini juga menyangkut kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Ini akan kita awasi terus agar proses-proses itu bisa berjalan dengan cepat dan sederhana,” tegas dia.

Pun juga keluhan mengenai pencairan tunjangan profesi, keluhan tentang administrasi rekrutmen guru baru, dan lain-lainnya. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah ini ketika duduk bersama dengan jajaran PGRI pekan depan di istana.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Azis Husaini

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

KPK kembali operasi tangkap tangan, kali di PN Jakarta Selatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali yang menjadi incaran KPK adalah oknum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan operasi senyap itu. “Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. Terkait dengan penanganan perkara perdata di pengadilan negeri Jakarta Selatan,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (28/11).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah turut menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut KPK membawa enam orang untuk 6 orang. Orang-orang tersebut dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian Febri merinci, dari 6 orang tersebut terdapat unsur hakim, pegawai di PN dan Advokat. Namun belum mengungkap identitas dari pihak tersebut.

“Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini. Jadi belum bisa disampaikan siapa saja pihak yang dibawa tersebut,” terangnya.

Selain itu Febri menyebutkan bahwa KPK turut menyita sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura dalam operasi. Uang yang diamankan sekitar US$ 45.000.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Presiden Jokowi lantik Andika Perkasa sebagai KSAD, ini alasannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Letnan Jendral (Letjen) Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Mulyono yang pensiun.

Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB, Kamis (22/11). Presiden mengatakan dirinya memilih Andika karena melihat rekam jejaknya.

“Ya ini kan kita melihat rekam jejak pak Andika pernah di Kopassus, pernah di kodiklat, pernah di pangdam, pernah di kostrad, pernah dulunya di penerangan. Dan Pernah di Danpaspampres, saya kira komplet, ya memang ada beberapa kandidat tapi inilah yang telah kami putuskan,” katanya usai acara pelantikan.

Adapun ia mengakui sebelumnya ada empat kandidat yang diajukan untuk KSAD ini. Presiden pun sekali lagi menegaskan Andika sudah masuk dalam perhitungannya.

“Ya ndak bukan masalah muda dan tidak muda. Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian berkaitan dengan pendidikan-pendidikan yang telah dijalani semuanya kami lihat,” tambah Jokowi.

Pun ada yang menganggap karier Andika telalu cepat naik. Dirinya menganggap, Andika sudah memenuhi syarat itu semua. Presiden juga bilang tidak ada tugas khusus untuk Andika.

“Ya enggak usah tugas khusus-tugas khusus. KSAD yang baru tahu apa yang harus dilakukan buat bangsa dan negara tahu semuanya, 100% tahu,” tutup Presiden.

Sekadar tahu saja, keputusan pengangkatan KSAD itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAD ditetapkan 22 November 2018. Dalam pelantikan itu pun Presiden memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Andika.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan setia menjunjung tinggi Sumpah Prajurit,” kata keduanya.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Tak gubris peringatan tiga kali, Kominfo cabut izin frekuensi tiga perusahaan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan tindakan tegas terhadap tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016. Setelah memberikan peringatan hingga tiga kali namun tak juga digubris, Kominfo memutuskan untuk mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux, dan PT Jasnita Telekomindo.

Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Dwi Handoko bilang pencabutan izin dilakukan lantaran ketiga perusahaan belum menunaikan pembayarannya yang telah jatuh tempo Sabtu (17/11) kemarin.

“Sudah ada tiga kali Surat peringatan yang kami kirim, terakhir itu pada 9 November, dan sampai jatuh tempo Sabtu (17/11) kemarin pukul 23:59 kami juga belum menerima pembayaran,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (18/11).

Sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna memang harus dicabut izin penggunaannya.

Ketiga perusahaan ini sendiri merupakan bagian dari enam perusahaan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009 lalu. Tiap tahunnya masing-masing perusahaan dibebankan biaya penggunaan frekuensi yang paling lambat dibayarkan pada 17 November tiap tahunnya.

Sementara frekuensi 2,3 GHz milik First Media diselenggarakan di Zona 1 yaitu wilayah Sumatera bagian utara, dan Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Internux di Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Serta Jasnita di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.

Nah, tagihan sejak 2016 dan 2017 yang belum dibayarkan First Media adalah Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, dan Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

“Karena tanggal jatuh temponya hari Sabtu (17/11), maka pencabutan izin akan kita lakukan pada hari kerja, Senin (19/11) besok,” sambung Dwi.

Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Hukum SDPPI Kominfo Fauzan Priyadhani bilang lantaran telah melewati jatuh tempo tagihan 2018, maka ketiga perusahaan tersebut telah menunggak biaya penggunaan selama tiga tahun, sejak 2016-2018.

“Tagihan tahun 2018, jatuh temponya Sabtu (17/11) kemarin ya, jadi sekarang tunggakannya untuk tiga tahun, nilai tunggakannya masih harus diperiksa lagi, tapi untuk First Media kurang lebih ada senilai Rp 490 miliar, dan Internux Rp 438 miliar,” kata Fauzan kepada Kontan.co.id.

Terkait pembayaran telat, dan ancaman pencabutan izin, Kontan.co.id telah berupaya meminta konfirmasi dari Presiden Direktur Harianda Noerlan. Namun ia yang merespon panggil dan pesan pendek yang dikirimkan.

Setali tiga uang, Kuasa Hukum First Media Nien Rafles Siregar dari Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership juga enggan memberikan tanggapannya.

“Mohon maaf, nanti kalau ada pernyataan pun pasti dari First Media langsung, ya,” balas pesan pendeknya.

Asal tahu, First Media dan Internux merupakan perusahaan terafiliasi. Pada 2014, First Media mengakuisisi 69,04% saham PT Mitra Mandiri Mantap yang merupakan induk Internux.

Sementara dari Laporan Keuangan First Media Triwulan II/2018 struktur kepemilikan telah berubah menjadi Mitra Mandiri memiliki 75,96% saham Internux dimana Mitra Mandiri dimiliki 99,9% oleh First Media.

Dalam pernyataan resmi First Media melalui konsultan komunikasinya, Jumat (16/11) bilang perkara frekuensi 2,3 GHz ini sejatinya tak akan membuat layanan ke pelanggan terganggu.

Sebab selain memanfaatkan Frekuensi 2,3 GHz, layanan First Media juga mengandalkan kabel serat optik. Penyedia layanan ini sendiri dikelola oleh entitas anak First Media lainnya, PT Link Net Tbk (LINK).

Sebagai tambahan, First Media dan Internux sejatinya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Niatnya untuk membatalkan surat-surat Kominfo terkait pencabutan izin frekuensi 2,3 GHZ tersebut.

“Dengan demikian, Gugatan TUN tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet First Media yang disediakan oleh Link,” tulis First Media.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan

Pemerintah luncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menghadapi neraca dagang dan transaksi yang masih defisit. Untuk itu pemerintah meluncurkan  paket kebijakan ekonomi jilid XVI.

Kebijakan ini diumumkan di Kantor Presiden, Jumat (16/11). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada tiga poin dalam paket kebijakan ini.

Pertama, memperlua fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomis.

Dalam hal ini pemerintah yah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 35/2018. Kedua, pemerintah kembali merelaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Hal ini untuk membuka kesempatan bagi pengamanan modal dalam negeri, termasuk UMKM dan Koperasi yang masuk ke seluruh di bidang usaha.

Selain itu pemerintah yah memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar.

Ketiga, pemerintah memperkuat devisa sebagai pemberian insentif perpajakan.  Pengendalian ini berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam seperti pertimbangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif di finall pajak penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan pribadi yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Kemnag: Sejak 2015 dirilis, pengunduh aplikasi Haji Pintar capai 100.000 kali

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agama (Kemnag) tengah mengembangkan aplikasi Haji Pintar guna memberikan kemudahan yang lebih maksimal lagi bagi jemaah. Untuk itu, berbagai terobosan disiapkan agar informasi yang diakses lebih cepat.

Direktur Pelayanan Haji Kemnag Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan, saat ini informasi yang ada dalam aplikasi Haji Pintar memang lebih banyak dimanfaatkan oleh jemaah haji ketika di tanah suci.

Mulai dari layanan akomodasi, transportasi bus shalawat, jadwal penerbangan, hingga video tutorial layanan. Menurutnya sejak pertama kali dirilis pada 2015 lalu hingga hari ini, aplikasi Haji Pintar  telah diunduh sebanyak 100.000 kali.

“Belum semua jemaah haji kita menggunakan aplikasi ini. Lebih banyak Ketua Regu atau Ketua Rombongan,” kata Sri Ilham dalam siaran pers, Selasa (13/11).

Hal ini disebabkan masih banyak jemaah Indonesia yang mayoritas lansia belum terbiasa dengan penggunaan ponsel pintar. Ia pun berharap, pengembangan aplikasi Haji Pintar yang dilakukan dapat memuat informasi persiapan ibadah haji.

“Jadi sejak di tanah air, jemaah haji kita yang mengantre pun dapat memiliki pengetahuan tentang ibadah haji. Saat ini di Haji Pintar juga sudah tersedia ensiklopedia haji melalui fitur Haji Pedia. Ini salah satu fitur yang sebenarnya dapat dimanfaatkan calon jemaah haji,” imbuhnya.

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Hari Pahlawan, JK serahkan bantuan kepada veteran kemerdekaan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan bantuan kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda perintis Kemerdekaan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Bantua diberikan setelah upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Sabtu (10/11).

Bantuan yang diberikan senilai Rp 2 juta, yang masing-masing diberikan kepada para veteran dan keluarga pahlawan nasional. Adapun penyerahan secara simbolis diberikan kepada keluarga Saharto Sahardjo (anak dari Pahlawan Nasional Dr. Sahardjo).

Selain itu untuk perintis kemerdekaan secara simbolis diterima oleh Nojimin Parjer. Kemudian janda Perintis Kemerdekaan diwakili Isah Jolon. Selain itu, Wakil Presiden juga menyerahkan alat bantu kesehatan berupa kursi roda 11 unit. Selanjutnya alat Bantu dengar 12 unit, serta tongkat kursi 6

buah. Dalam kesempatan, Wapres itu juga memberikan bingkisan secara simbolis yang diterima oleh Ibu Siti Rokayah istri Pahlawan Nasional Idham Chalid. Sebelumnya, Wapres beserta para peserta upacara peringatan hari Pahlawan telah menaburkan karangan bunga ke makam para pahlawan TMP Kalibata, salah satunya mantan Wakil Presiden Adam Malik periode 1978 hingga 1983, Hasri Ainun Habibe istri BJ Habibie. (Reza Jurnaliston)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Wapres Serahkan Bantuan Kepada Para Veteran Kemerdekaan”

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan bantuan kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda perintis Kemerdekaan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Bantua diberikan setelah upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Sabtu (10/11/2018). Bantuan yang diberikan senilai Rp 2 juta, yang masing-masing diberikan kepada para veteran dan keluarga pahlawan nasional. Adapun penyerahan secara simbolis diberikan kepada keluarga Saharto Sahardjo (anak dari Pahlawan Nasional Dr. Sahardjo). Selain itu untuk perintis kemerdekaan secara simbolis diterima oleh Nojimin Parjer. Kemudian janda Perintis Kemerdekaan diwakili Isah Jolon. Selain itu, Wakil Presiden juga menyerahkan alat bantu kesehatan berupa kursi roda 11 unit. Selanjutnya alat Bantu dengar 12 unit, serta tongkat kursi 6 buah. Dalam kesempatan, Wapres itu juga memberikan bingkisan secara simbolis yang diterima oleh Ibu Siti Rokayah istri Pahlawan Nasional Idham Chalid. Sebelumnya, Wapres beserta para peserta upacara peringatan hari Pahlawan telah menaburkan karangan bunga ke makam para pahlawan TMP Kalibata, salah satunya mantan Wakil Presiden Adam Malik periode 1978 hingga 1983, Hasri Ainun Habibe istri BJ Habibie.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Wapres Serahkan Bantuan Kepada Para Veteran Kemerdekaan”, https://nasional.kompas.com/read/2018/11/10/10184311/wapres-serahkan-bantuan-kepada-para-veteran-kemerdekaan.
Penulis : Reza Jurnaliston
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan bantuan kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda perintis Kemerdekaan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Bantua diberikan setelah upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Sabtu (10/11/2018). Bantuan yang diberikan senilai Rp 2 juta, yang masing-masing diberikan kepada para veteran dan keluarga pahlawan nasional. Adapun penyerahan secara simbolis diberikan kepada keluarga Saharto Sahardjo (anak dari Pahlawan Nasional Dr. Sahardjo). Selain itu untuk perintis kemerdekaan secara simbolis diterima oleh Nojimin Parjer. Kemudian janda Perintis Kemerdekaan diwakili Isah Jolon. Selain itu, Wakil Presiden juga menyerahkan alat bantu kesehatan berupa kursi roda 11 unit. Selanjutnya alat Bantu dengar 12 unit, serta tongkat kursi 6 buah. Dalam kesempatan, Wapres itu juga memberikan bingkisan secara simbolis yang diterima oleh Ibu Siti Rokayah istri Pahlawan Nasional Idham Chalid. Sebelumnya, Wapres beserta para peserta upacara peringatan hari Pahlawan telah menaburkan karangan bunga ke makam para pahlawan TMP Kalibata, salah satunya mantan Wakil Presiden Adam Malik periode 1978 hingga 1983, Hasri Ainun Habibe istri BJ Habibie.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Wapres Serahkan Bantuan Kepada Para Veteran Kemerdekaan”, https://nasional.kompas.com/read/2018/11/10/10184311/wapres-serahkan-bantuan-kepada-para-veteran-kemerdekaan.
Penulis : Reza Jurnaliston
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan

Kepastian penghentian pencarian korban JT 610 diputuskan hari ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tim SAR Gabungan telah memperoleh total 186 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 hingga Rabu (7/11) pagi. 

Terbaru, dua kantong jenazah tambahan tiba di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (6/11) malam menggunakan Kapal RB 206 Bandung. 

“Kapal RB 206 Bandung tiba di Dermaga JICT 2 dengan membawa 2 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban,” demikian tulisan dari papan pengumuman Pergerakan Operasi SAR di Dermaga JICT 2. 

Dengan demikian, ada 22 kantong jenazah yang diperoleh pada Selasa kemarin. Kantong-kantong jenazah itu sudah dibawa ke RS Polri untuk diidentifikasi. 

Hari ini dijadwalkan menjadi hari terakhir proses pencarian setelah diperpanjang sejak Minggu (4/11) lalu. 

Namun, kepastian selesainya pencarian baru akan diputuskan oleh Basarnas hari ini. 

Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang sebelumnya jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) pagi, tepatnya 13 menit setelah mengudara. Pesawat itu mengangkut 181 penumpang dan 8 awak. Semua penumpang dan awak diduga tewas dalam kecelakaan itu. (Ardito Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Sampai Rabu Pagi, 186 Kantong Jenazah JT 610 Diperoleh Tim SAR”

Sumber : Kompas.com
Editor: Sanny Cicilia

Sumber : Kompas.com
Editor: Sanny Cicilia